Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PROFIL BKPP DIY Tentang BKPP DIY | Sekapur Sirih | Sejarah BKPP DIY | Visi dan Misi | Struktur Organisasi | Tugas Pokok dan Fungsi | Bagian Sekretariat | Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan | Bidang Koordinasi Penyuluhan | Dewan Ketahanan Pangan (DKP) | OKKPD DIY | Komisi Penyuluhan | profil Pejabat | Gerai Pusat Informasi Pangan Lokal | Toko Tani Indonesia
Bidang Konsumsi Dan Kewaspadaan Pangan

Pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia, dan kebutuhannya hal yang sangat mendasar sebab konsumsi pangan adalah salah satu syarat utama penunjang kehidupan. Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, sebagai pengganti Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.


Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2015,  Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan analisis konsumsi pangan dan kewaspadaan pangan.

 

Untuk melaksanakan tugas diatas, bidang ini mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja;

b. penyiapan   bahan   perumusan   kebijakan   teknis   konsumsi   dan kewaspadaan pangan;

c. pemantauan  situasi  pangan  dan  penentuan  tingkat  kerawanan pangan;

d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kerawanan pangan;
e. pembinaan  dan  koordinasi  peningkatan  mutu  konsumsi  pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;

f. perlindungan, pengembangan, dan  pemanfaatan pangan khas DIY untuk ketahanan pangan;

g. pelaksanaan koordinasi dalam sistem kewaspadaan pangan;

h. pemberdayaan   sumber   daya   dan   mitra   kerja   konsumsi   dan kewaspadaan pangan;

i.  pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan  program Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan; dan

j.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Konsumsi Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan, dibantu oleh 2 (dua) sub Bidang yaitu:
1.  Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan;
2.  Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan.

Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan dan analisis konsumsi pangan. Untuk melaksanakan tugas subbidang mempunyai fungsi:

a.   penyusunan program kerja;

b.   penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan mutu konsumsi pangan;

c.   pelaksanaan survey dan analisis konsumsi pangan masyarakat;

d.   penyusunan pola pangan harapan;

e.   penyusunan, penetapan, pembinaan dan pengendalian standarisasi mutu konsumsi masyarakat berbasis bahan baku pangan lokal;

f.   pemberdayaan  masyarakat  dalam  percepatan  penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;

g.   pembinaan dan koordinasi mitra kerja konsumsi pangan;

h.   pengembangan dan pemantapan pangan lokal khas DIY;

i.    pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha pangan khas DIY;

j.    pelaksanaan   monitoring,    evaluasi,   dan   penyusunan   laporan program Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan; dan

k.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan serta analisis keamanan pangan dan kewaspadaan pangan. Untuk melaksanakan tugas subbidang mempunyai fuingsi:

a.   penyusunan program kerja;

b.   penyiapan  bahan  kebijakan  teknis  keamanan  dan  kewaspadaan pangan;

c.   pelaksanaan  survey  dan  identifikasi  situasi  pangan  di  wilayah provinsi;

d.   pembuatan peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas);

e.   penyiapan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  sistem  kewaspadaan pangan;

f.    pembinaan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar;

g.   pembinaan  dan  fasilitasi  keamanan  pangan  pelaku  usaha  skala kecil/rumah tangga;

h.   penanganan keamanan pangan;

i.    pelaksanaan koordinasi jejaring keamanan pangan daerah;

j.    pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu;

k.   pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi;

l.    pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan mutu dan keamanan pangan wilayah provinsi;

m.  pelaksanaan surveylance produk bersertifikat di wilayah provinsi;

n.   pelaksanaan   monitoring,   evaluasi,    dan   penyusunan   laporan program Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan; dan

o.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.