Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PROFIL BKPP DIY Tentang BKPP DIY | Sekapur Sirih | Sejarah BKPP DIY | Visi dan Misi | Struktur Organisasi | Tugas Pokok dan Fungsi | Bagian Sekretariat | Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan | Bidang Koordinasi Penyuluhan | Dewan Ketahanan Pangan (DKP) | OKKPD DIY | Komisi Penyuluhan | profil Pejabat | Gerai Pusat Informasi Pangan Lokal | Toko Tani Indonesia
Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH DIY

Dewan Ketahanan Pangan  berdiri tahun 2006 atas dasar Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006. Dewan Ketahanan Pangan di DIY dibentuk tahun 2007 dengan SK Gubernur, dan Sekretariat berada di Dinas Pertanian DIY. Dengan adanya perubahan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY pada akhir tahun 2008 terbentuk badan baru yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP). Sesuai amanat dalam Perpres No. 83 Tahun 2006  BKPP menjadi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Dengan terbentuknya STOK BKPP DIY maka keberadaan organisasi Dewan Ketahanan Pangan diharapkan melebur dalam BKPP, tetapi pada kenyataannya ada beberapa hal yang tidak dapat di integrasikan ke dalam tugas dan fungsi BKPP mengingat BKPP berkonsentrasi pada pangan segar asal tumbuhan. Sementara penanganan pangan bukan hanya yang berasal dari tumbuhan segar tetapi juga berasal dari daging juga ikan sebagai sumber protein, pangan olahan dan juga penanganan masalah  gizi. Dengan pemikiran tersebut di DIY tetap dibutuhkan organisasi sebagai wadah untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan program ketahanan pangan secara holistik. Hal tersebut mendasari dibentuknya organisasi Dewan Ketahanan Pangan DIY dengan Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Dewan Ketahanan Pangan Daerah DIY selain melaksanakan tugas sesuai amanat dalam Perpres No. 83 Tahun 2006 juga mempunyai tugas: (1) melakukan mediasi, advokasi dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan (2) melakukan pengendalian dan evaluasi makro terhadap pelaksanaan implementasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.

Kemudian untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DKP mempunyai fungsi :  (1) mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan ketahanan pangan meliputi aspek: ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan baik jumah maupun mutu, penganekaragaman pangan, keamanan dan kewaspadaan pangan serta kerawanan pangan dan gizi; (2) memadukan instansi/lembaga pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota ke dalam satu jaringan kerja dalam upaya peningkatan dan pemantapan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun susunan organisasi DKP Daerah DIY adalah sebagai berikut :

  1. Ketua dijabat oleh Gubernur;
  2. Ketua Harian dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  3. Wakil Ketua Harian dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  4. Sekretaris dijabat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5.  Anggota terdiri dari instansi/lembaga pemangku kepentingan terkait pembangunan ketahanan pangan;
  6. Kelompok Kerja Ahli, terdiri dari para pakar terkait ketahanan pangan;
  7. Kelompok Kerja Teknis terdiri dari instansi (SKPD) lembaga pengampu kepentingan ketahanan pangan; dan
  8. Staf/Pengelola Sekretariat.

Susunan personalia DKP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Harian. Sekretariat DKP berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai dengan pedoman koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, untuk penyusunan kebijakan dibidang pangan, Dewan Ketahanan Pangan DIY melaksanakan rapat-rapat diantaranya rapat pleno, rapat pokja ahli, rapat pokja teknis, rapat gabungan dan rapat koordinasi dengan instansi lain yang dipandang perlu, berkoordinasi dengan DKP Kabupaten/Kota, rapat kerja dan rapat evaluasi program. Workshop pembangunan ketahanan pangan/penjaringan aspirasi masyarakat, untuk pembangunan ketahanan pangan, memberikan telaah staf kepada Gubernur terkait pembangunan ketahanan pangan. Mengsinkronkan dan mengintegrasikan program-program penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan ke dalam satu program dengan melaksanakan Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di 8 (delapan) desa selama 4 tahun berturut-turut mulai tahun 2012 dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur no 434/KEP/2012 tentang Penetapan 8 Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan. Pada akhir tahun 2015, berdasarkan hasil monitoriung dan evaluasi tahun berjalan program tersebut menunjukkan  keberhasilan yang signifikan. Sambil menyelesaikan program di tahun 2016, pada tahun yang sama direncanakan juga  replikasi model program desa percontohan. Replikasi ini akan mulai tahun 2017 di 12 desa rawan pangan yang terletak di kecamatan kantong kemiskinan di seluruh DIY. Keputusan untuk mereplikasikan program tersebut dituangkan dalam Keputusan Guberbur No. 192/KEP/2016 tentang Replikasi Model Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Instruksi Gubernur No. 4/INSTR/2016. Juga melaksanakan kegiatan yang diamanatkan oleh Dewan Ketahanan Pangan seperti mengikuti Sidang Regional DKP, Konferensi DKP dan melaksanakan proses pemberian penghargaan Adhikarya Pangan  Nusantara (APN).