Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PROFIL BKPP DIY Tentang BKPP DIY | Sekapur Sirih | Sejarah BKPP DIY | Visi dan Misi | Struktur Organisasi | Tugas Pokok dan Fungsi | Bagian Sekretariat | Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan | Bidang Koordinasi Penyuluhan | Dewan Ketahanan Pangan (DKP) | OKKPD DIY | Komisi Penyuluhan | profil Pejabat | Gerai Pusat Informasi Pangan Lokal | Toko Tani Indonesia
Komisi Penyuluhan

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DIY

 

Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi para pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan pengertian tersebut di atas sangat diperlukan dukungan kelembagaan yang membantu Gubernur dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan untuk wilayah provinsi.  Tujuannya adalah agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lembaga tersebut dalam bentuk sebuah lembaga independen yang merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada lingkup wilayah Pemerintahan DIY. Sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, Gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi. (2) Komisi Penyuluhan Provinsi dimaksud bertugas memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 251/KEP/2014 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K)  Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014 -  2019 maka tugas KP3K antara lain ;

  1. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelengaraan Penyuluhan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Mencari data dan informasi dari lembaga/ instansi terkait di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta  dan Kabupaten / Kota sebagai bahan perumusan kebijakan penyelengaraan penyuluhan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Memberikan informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan penyuluhan kepada Kabupaten / Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Memberikan rekomendasi / bahan pertimbangan kepada Gubernur terhadap hal-hal yang berkaitan dengan  pengembangan kebijakan dalam penyelengaraan Penyuluhan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Memberikan rekomendasi / bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempercepat kemampuan Pemertintah Kabupaten / Kota dalam mengelola penyuluhan di daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan Pemerintah;
  6. Memberikan rekomendasi / bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten/Kota;
  7. Memberikan rekomendasi / bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan operasional penyuluhan di lapangan.

Dalam melaksanakan tugas Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU  dibantu sekretariat yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan  (BKPP)  Daerah Istimewa Yogyakarta.