Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BKPP DIY Bahas Raperda Cadangan Pangan
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 02-02-2018 |

 

Terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hak dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak bencana, yang berpotensi terjadinya krisis pangan pada masyarakat sehingga perlu diselenggarakan cadangan pangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya PERDA terkait penyelenggaraan cadangan pangan di DIY.

Proses penyusunan RAPERDA penyelenggaraan cadangan pangan telah dimulai sejak tanggal 17 Januari 2018. Pertemuan kali ini (31/01/18), merupakan tahap akhir penyusunan RAPERDA yang nantinya akan ditutup di bulan Februari 2018. Pertemuan ini dihadiri oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, OPD, Gapoktan, Lurah, Kepala Desa, Penyuluh serta Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terkait dengan cadangan pangan, dengan total undangan sejumlah 99.

Pertemuan yang diselenggarakan di DPRD DIY ini dipimpin oleh ketua Panitia Khusus (Pansus), Anton Prabu Semendawai, SH. dari Komisi C. Disamping itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Hj. Rany Widayanti, SE., MM dan Ir. Bayu Yanuardi selaku narasumber perwakilan dari tim penyusun.

Penyusunan RAPERDA telah melalui tahap konsultasi ke Kementerian Pertanian RI, kunjungan kerja ke Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Jakarta dan UPL sampai dengan saat ini. Pada saat proses awal konsultasi ke Dinas Pertanian, diharapkan Raperda membahas cadangan pangan sampai tingkat Provinsi saja, tetapi Kepala BKPP DIY menginginkan sampai ke tingkat kabupaten/kota juga dapat mengacu hingga sampai ke lumbung-lumbung desa supaya ketahanan pangan baik.

 

 

Kegiatan yang berlangsung di DPRD DIY ini dalam rangka untuk memberikan arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan cadangan pangan di DIY, sehingga perlu peraturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan dan masukan untuk penyempurnaan RAPERDA.

Kepala BKPP DIY memberikan tanggapan terhadap masukan-masukan yang ada, salah satunya terkait sisi produksi yang sudah ada dalam PERDA PLP2B. Secara teknis sudah ada dalam PERDA dan secara umum ada dalam PERGUB. Yang diatur dalam RAPERDA adalah cadangan pangan yang kegunaannya untuk kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan untuk keadaan darurat. RAPERDA cadangan pangan mengatur berbagai fungsi, mulai dari pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan untuk cadangan pangan.

 

Lainnya :

Beranda Berita BKPP