Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
OPERASI NON YUSTISI PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DI KOTA YOGYAKARTA
PMHP News
Oleh : Gamma | 25-06-2015 |

Selama 2 hari, pada tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2015, Pengawas Mutu Hasil Pertanian BKPP DIY bersama Satpol PP DIY, Disperindagkop dan UKM DIY, Balai Metrologi DIY, Dinas Ketertiban Kodya, serta BPOM menggelar Operasi Gabungan. Dalam Operasi Gabungan ini, tim melakukan pengawasan dan pengujian kandungan bahan berbahaya terhadap produk pangan baik pangan segar maupun olahan. Lokasi pengawasan difokuskan di pasar-pasar tradisional dan pasar modern yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.

Hasil pengawasan di supermarket dan pasar-pasar modern menunjukkan masih adanya produk pangan segar asal tumbuhan yang belum memenuhi persyaratan dalam Perda DIY No. 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Produk-produk beras, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan kacang kedelai yang ditemukan tim masih menggunakan no. P-IRT namun belum memiliki nomor pendaftaran PSAT dari OKKPD setempat. Berdasarkan Surat Edaran dari BPOM tahun 2009, kewenangan pendaftaran sayur, buah, biji-bijian, dan jamur sudah dilimpahkan dari  BPOM kepada Kementrian Pertanian. Sehingga produk beras yang beredar di supermarket dan pasar modern tidak boleh menggunakan nomor P-IRT lagi, dan harus menggunakan nomor register PD atau label Prima.

Selain temuan tersebut, juga ditemukan produk yang memberi label ‘organik’ pada kemasannya namun tidak mencantumkan logo organik yang resmi dan nomor pendaftaran dari Lembaga Sertifikasi Organik. Temuan lainnya yaitu terdapat produk yang asal mencantumkan label ‘bebas pestisida dan bahan kimia’ namun tanpa menyertakan keterangan lembaga mana yang menyatakannya. Kepada pihak manajemen diminta untuk segera memberitahukan kepada produsen pemasok produk PSAT untuk mendaftarkan nomor pendaftaran PSAT dari OKKPD serta mematuhi peraturan pencantuman label kemasan agar produknya dapat dijual di supermarket dan pasar-pasar modern di wilayah DIY.

Hasil pengujian kandungan bahan berbahaya menggunakan rapid test kit memberikan hasil bahwa masih ada beberapa produk pangan yang beredar di pasaran yang terdeteksi positif mengandung bahan berbahaya, seperti formalin. Bahan berbahaya tersebut terdeteksi di produk pangan antara lain pada produk teri nasi.

Operasi selama 2 hari ini bersifat Non Yustisi sehingga pelaku usaha yang kedapatan menjual produk pangan yang potitif mengandung bahan berbahaya belum ditindak lebih lanjut melalui jalur hukum. Kepada pelaku usaha yang menjual produk pangan yang positif mengandung bahan berbahaya tersebut diminta untuk segera menarik produk tersebut dari peredaran, dan tidak lagi membeli produk tersebut dari asal pembeliannya.

Kegiatan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pasaran ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka mengupayakan tersedianya pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat , sesuai yang diamanatkan dalam  Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2014. Oleh karena itu, diharapkan pula adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak pengelola pasar apabila menemukan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Lainnya :

Beranda PMHP News