Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
OPERASI NON YUSTISI PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DI 4 KABUPATEN DAN 1 KOTA
PMHP News
Oleh : Sekretariat | 01-03-2016 |

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa pangan yang beredar bagi masyarakat diharuskan memenuhi persyaratan aman dan bermutu. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka diperlukan adanya kegiatan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengawas Mutu Hasil Pertanian BKPP DIYbersamaSatpol PP DIY, Satpol PP Kabupaten/Kota, serta Korwas PPNS dari Polda DIY menggelar Operasi  Non Yustisi selama 5 hari, pada tanggal 22 sampai dengan 26Februari 2016. Dalam Operasi ini, tim melakukan pengawasan dan pengujian kandungan bahan berbahaya terhadap produk pangan baik pangan segar maupun olahan. Lokasi pengawasan difokuskan di ritel, minimarket, toko modern dan warung-warung makan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.

Hasil pengujian kandungan bahan berbahaya dan tidak halal menggunakan rapid test kit memberikan hasil bahwa masih ada beberapa produk pangan yang beredar di warung-warung makan yang terdeteksi positif mengandung bahan berbahaya dan tidak halal, seperti formalin, boraks, dan kandungan babi. Bahan-bahan berbahaya tersebut terdeteksi di produk pangan antara lain pada produk mie basah, bakso, tahu dan kuah bakso.

Hasil pengawasan di minimarket dan toko-toko modern menunjukkan masih adanya produk pangan segar asal tumbuhan yang belum memenuhi persyaratan dalam Perda DIY No. 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Produk-produk beras, kacang hijau,  kacang tanah, dan jagung yang ditemukan tim belum memiliki nomor pendaftaran PSAT (registrasi PD) dari OKKPD setempat. Selain itu ditemukan produk pangan segar yang berkutu dan tidak layak konsumsi namun masih dipajang di etalase penjualan.

Operasi selama 5 hari ini bersifat Non Yustisi sehingga pelaku usaha yang kedapatan menjual produk pangan yang potitif mengandung bahan berbahaya dan tidak halal belum ditindak lebih lanjut melalui jalur hukum. Kepada pelaku usaha yang menjual produk pangan yang positif mengandung bahan berbahaya dan tidak halal tersebut diminta untuk segera menarik produk tersebut dari peredaran, dan tidak lagi membeli produk tersebut dari asal pembeliannya.

Diharapkan dari hasil operasi ini, para pelaku usaha lebih memperhatikan aspek keamanan dan mutu dalam menyediakan pangan bagi konsumennya. Kepada pihak manajemen minimarket dan toko modern diminta untuk segera menarik produk-produk  yang tidak layak konsumsi, disarankan hanya menerima produk PSAT yang sudah teregistrasi PD dari produsen pemasok produk tersebut, serta memberitahukan kepada pihak produsen untuk segera mendaftarkan nomor pendaftaran PSAT dari OKKPD agar produknya dapat dijual di minimarket dan pasar-pasar modern.

Lainnya :

Beranda PMHP News