Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Supervisi Dewan Ketahanan Pangan di Lima Daerah
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 20-04-2017 |

Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan selain lembaga struktural, juga lembaga non struktural / fungsional yang melibatkan seluruh sektor terkait dan peran pemerintah daerah. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dalam hal ini merupakan perwujudan dari lembaga non struktural / fungsional tersebut.

Oleh karena itu, DKP melakukan supervisi di lima daerah yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Supervisi DKP dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 12 April 2017. Masing-masing kabupaten sudah mengintegrasikan program / kegiatan yang berkaitan dengan pangan dan gizi dari berbagai sektor / SKPD anggota Pokja Teknis DKP.

"Sleman memiliki kampung flory yang bekerjasama dengan kepemudaan / karang taruna", tegas Ir. Widi Sutikno, M.Si. selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

Supervisi di Kabupaten Gunungkidul diadakan pada tanggal 6 April 2017. Keberadaan coklat nglanggeran yang bekerjasama dengan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BPTBA-LIPI) serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu program pengembangan kakao berbasis agrowisata dan olahannya. Lokasi Gunungkidul yang sangat diminati oleh wisatawan dapat memunculkan kolaborasi dengan warung makan / kuliner.

Dalam pertemuan di Kabupaten Kulon Progo, diinformasikan bahwa semua desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo sudah memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Selain itu juga terdapat kerja sama dalam program LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang sudah masuk dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana detail tata ruang).

Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul sudah mensosialisasikan program Sistem Informasi Desa (SID) disetiap desa dan Bantul juga sudah memunculkan angkringan digital.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan supervisi DKP ini memiliki dan merencanakan SK perubahan lembaga DKP dan DKP kabupaten / kota memerlukan sekretariat yang berfungsi mensinergikan program-program penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan daerah. Dalam hal ini DKP DIY menyarankan menunjuk tenaga khusus dari PNS atau tenaga kontrak untuk menjadi pengelola sekretariat kabupaten / kota.

 

 

Lainnya :
*
Kepala BKPP DIY Dampingi Kunjungan Lapangan BKP RI
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 02-01-2018 |
*
BKPP DIY Terima Kunjungan Tamu dari Maluku Tenggara
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 14-12-2017 |
*
BKP Kementan RI Lakukan Kunjungan Lapang ke Kulon Progo
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 24-11-2017 |

Beranda Berita BKPP