Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si. menjelaskan bahwa syarat-syarat strategis terwujudnya ketahanan pangan bisa diukur dengan sebuah indikator, yaitu berupa skor pola pangan harapan (PPH), yang dari target sebesar 90,92 kini sudah mencapai angka 90. Hal tersebut disampaikan pada acara Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Non Pemerintah yang diadakan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY di ruang Dewi Sri pada tanggal 8 Mei yang lalu.

Strategi kedua adalah pemenuhan pangan masyarakat, indikator ini tidak bisa dihitung sendiri. Indikator ini berupa persentase pengeluaran rata-rata per kapita per bulan, ini yang menghitung Badan Pusat Statistik (BPS), target tahun 2019 sebesar 40,29% untuk makanan saja.
 

Program kedepan ada 2 yaitu terkait program ketersediaan, akses dan konsumsi, indikatornya berupa presentasi peningkatan ketersediaan dan konsumsi khusus energi.  Sedangkan program kedua pemberdayaan daerah rawan pangan, yang mana daerah rawan pangan di DIY ada 10 desa rawan pangan.Target pada tahun 2019 turun menjadi 6 desa rawan pangan.

Anggaran pemerintah tahun ini diminimalisir, tahun ini dioptimalkan untuk anggaran non government. Pada pertemuan ini dihadiri oleh pendamping kabupaten dan instansi kabupaten/kota yang terkait. Dihadirkan pembicara Ketua Gapoktan Desa Wijirejo, bapak Sumarjono yang memaparkan pengalaman beliau dalam mendapatkan dana bantuan non government.

“Awalnya kami membuat proposal ke BI (Bank Indonesia), ternyata ada tanggapan selang hari kami mendapat panggilan untuk mempresentasikan. Dan hasilnya diterima, selang hari kami mendapat kunjungan dadakan dari BI. Tim melihat dokumen dan administrasi yang apa adanya di Gapoktan kami. Untuk administrasi kami rutin adakan pembukuan, sehingga kami pun tenang-tenang saja ketika dilakukan survey”, ujar beliau.
 

Loading..

Beranda Berita Internal