Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIY Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Seminar Nasional Sinergi Kebijakan Pengelolaan CPP
Berita BKPP
Oleh : Admin | 05-11-2018 |

Rabu, (31/10/2018) Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk sebagai tuan rumah dari acara seminar Nasional Sinergi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Seminar yang bertempat di Hotel Alana Yogyakarta ini bertujuan untuk membangun pemahaman di antara pemangku kepentingan serta mengidentifikasi segala permasalahan. Selain itu mensinkronisasikan berbagai kebijakan dan merumuskan langkah-langkah strategis dan saran-saran alternatif kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Demikian disampaikan oleh Ir. Musdhalifah Machmud, M.T. selaku kepala Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian yang juga bertindak sebagai Keynote Speaker.

Dalam pembukaannya, Sekretaris Daerah Pemda DIY, Ir Gatot Saptadi menyampaikan bahwa Pemda DIY telah berupaya menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan cadangan pangan yang di antaranya dengan telah menyusun Perda tentang penyelenggaraan cadangan pangan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan Pergub. Terkait regulasi tersebut Pemda DIY akan terus konsisten yang ditunjukkan dengan memindahkan lokasi penyimpanan dari yang semula di PUSKUD Metaram ke BUMD setempat yaitu PT. Taru Martani sebagaimana diamanatkan dalam perda. Selain itu, Instruksi Gubernur juga telah dikeluarkan bagi kabupaten/kota di DIY agar mengadakan cadangan pangan dengan jumlah sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan Kementerian Pertanian RI.

Hadir sebagai pembicara di antaranya adalah Kepala BKP Kementerian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, M.Eng. Dalam penyampaiannya beliau menyebutkan bahwa cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga, saat terjadi lonjakan harga yang disebabkan oleh kurangnya pasokan, cadangan pangan dapat dilepas ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya, jika harga beras anjlok, dapat disimpan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasar.

Sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan pangan nasional, setidaknya mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah yang meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten, dan desa, serta cadangan pangan masyarakat. Kepala BKP Kementerian Pertanian RI menyampaikan bahwa cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, atau keadaan darurat. Selain itu juga sebagai bantuan pangan luar negeri dan kerja sama internasional. Dalam prakteknya proses pengelolaan cadangan pangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu sinergi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. Idealnya, cadangan beras sebagai komoditi utama yang harus dikuasai Bulog minimal 1,2 juta ton. Apalagi dengan sistem pengelolaan baru melalui pelepasan/disposal stok yang akan diberlakukan, jumlah stok CBP akan berada dalam kisaran aman.

Menteri Pertanian telah menerbitkan 2 regulasi terbaru terkait cadangan beras pemerintah sebagaimana amanat dari UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kedua regulasi tersebut adalah Permentan No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dan Permentan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kedua Permentan ini mengatur tentang pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan CBP. Untuk menjaga jumlah CBP agar sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pertanian, Perum BULOG wajib melakukan pengadaan untuk mengganti CBP yang dikeluarkan. Menurut Agung, pengadaan CBP harus mengutamakan produksi dalam negeri. Namun apabila dalam hal pengadaan CBP tidak mencukupi, dapat dilakukan melalui pengalihan dari stok operasional perum BULOG.

Dari sisi pelepasan CBP, sebagaimana diatur dalam Permentan 38/2018, Perum BULOG menyampaikan permohonan Pelepasan CBP kepada Menteri Pertanian dengan memuat keterangan mengenai masa simpan dan/atau kondisi mutu CBP. Dan untuk selanjutnya Menteri Pertanian berdasarkan usulan Perum Bulog membuat usulan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dilakukan rapat koordinasi terbatas. Mekanisme pelepasan CBP yaitu melalui : penjualan, dengan ketentuan harga beras dibawah HET, pengolahan, dilakukan untuk memperbaiki mutu beras, penukaran, dilakukan untuk memperoleh CBP dengan kualitas yang lebih baik dan hibah, yang diperuntukkan bantuan sosial atau kemanusiaan.

Tidak kalah pentingnya dengan cadangan pangan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan atau Pemerintah Desa juga berkewajiban menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan oleh UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Begitu pula dengan pengelolaan cadangan pangan, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berkewajiban dalam menjaga keseimbangan cadangan pangan yang diatur dalam UU 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

Acara yang dihadiri oleh wakil dari berbagai kementerian, lembaga terkait dan SKPD pelaksana cadangan pangan se-Indonesia ini juga turut menghadirkan Hermanto, S.Si., M.M. (Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS), Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi D.I.Y, serta Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebagai pembicara. Adapun sebagai pembahas yaitu Soetarto Ali Moesa (Ketua PERPADI) dan Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec (akademisi UGM).

Apresiasi banyak diberikan kepada DIY karena selain mampu menjadi tuan rumah yang mengesankan juga telah menjadi pilot project dalam penyelenggaraan cadangan pangan di daerah. Dengan Perda DIY nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, DIY kerap menjadi tujuan studi banding dan percontohan oleh daerah lain.

 

Lainnya :
*
Kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA Tahun 2018
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 29-11-2018 |
*
Nilai IKM BKPP: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 29-11-2018 |
*
Audiensi Pengurus APJI DIY Kepada Kepala BKPP DIY
Berita BKPP
Oleh : Admin | 26-11-2018 |

Beranda Berita BKPP