Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIKLAT PEMBENTUKAN PENYIDIK PNS PMHP
Berita Internal
Oleh : Erik | 31-10-2014 |

 

Pangan yang beredar di masyarakat pada dasarnya harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Namun dalam kenyataan di lapangan, banyak terjadi kasus pelanggaran hukum yang erat kaitannya dengan peredaran pangan yang berbahaya. Sebagai contoh, kasus-kasus pencampuran bahan berbahaya dengan klorin, formalin, boraks, rhodamin B, methanil yellow pada pangan, serta peredaran ayam tiren, daging oplosan babi dan gelonggongan maupun kasus-kasus pelanggaran lainnya cukup marak terjadi di masyarakat. Hal ini tentu saja merugikan dan membahayakan konsumen, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang diproduksi pelaku usaha lokal.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penegakan hukum di bidang mutu dan keamanan pangan bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian di instansi BKPP, sebanyak 2 (dua) orang pejabat Jabfung PMHP dikirim untuk mengikuti diklat pembentukan penyidik pns pmhp selama dua bulan mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 24 Oktober 2014. Diklat Pembentukan PPNS Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilaksanakan di Pusat Pendidikan Reserse Kriminal, Jl. Megamendung 1, Cipayung, Bogor dengan peserta 24 orang yang terdiri dari pejabat Jabfung PMHP di tingkat pusat maupun daerah.

Selama mengikuti diklat, peserta diberikan materi secara teori maupun praktek mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyidikan, antara lain administrasi penyidikan, kode etik PPNS, prosedur penyelidikan, psikologi pemeriksaan, gelar perkara, beladiri Polri, pemberkasan serta tata cara penindakan meliputi pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.

Para peserta diklat Pembentukan PPNS PMHP telah dilatih secara fisik dan mental selama 2 bulan penuh sebagai bekal dalam mengawal beberapa undang-undang yang berkaitan dengan mutu pangan hasil pertanian, yaitu :

  1. UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
  2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  3. UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  4. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  5. UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
  6. UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  7. UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Diharapkan setelah mengikuti diklat PPNS, ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh dapat diaplikasikan di daerah masing-masing sehingga penegakan hukum di bidang pangan dapat berjalan efektif dan kasus kasus pelanggaran yang diadukan oleh masyarakat dapat tertangani dengan baik.

Lainnya :
*
Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Non Pemerintah
Berita Internal
Oleh : Sekretariat | 10-05-2018 |
*
Pertandingan Futsal Tim Putra-Putri antar SKPD se-DIY
Berita Internal
Oleh : Sekretariat | 17-07-2017 |
*
Jalin Silaturahmi Idul Fitri 1438 H, BKPP DIY Gelar Syawalan
Berita Internal
Oleh : Sekretariat | 13-07-2017 |
*
*
UPACARA PURNA TUGAS PNS BKPP DIY
Berita Internal
Oleh : Sekretariat | 09-01-2017 |

Beranda Berita Internal