Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WORKSHOP EVALUASI KINERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP) DAERAH DIY
Berita BKPP
Oleh : Erik | 03-12-2014 |

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan bahkan dalam kesepakatan MDGs, dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Dilihat dari jumlah masyarakat miskin, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 memiliki tingkat kemiskinan mencapai 16,05 %. Jumlah di atas sekaligus menempatkan DIY pada urutan 9 dari 33 provinsi yang memilik tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pada Tahun 2013 masih memiliki 60 Desa Rawan Pangan yang tersebar di 4 kabupaten. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki tantangan untuk dihadapi dan permasalahan untuk diselesaikan.

Untuk mengoptimalkan kerjasama dan efektifitas kinerja antar Lembaga Pemerintah maupun dengan Lembaga Non Pemerintah di bidang pangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden  RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Sedang Pemerintah DIY menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi: (i) merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di DIY; (ii) merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; serta (iii) melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Daerah.

Tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY tersebut diimplemantasikan melalui berbagai kegiatan, seperti : monitoring program ketersediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan oleh SKPD – SKPD tingkat DIY maupun tingkat Kabupaten/Kota, evaluasi melalui supervisi/kunjungan kerja ke DKP Kabupaten/Kota dan Penilaian Adhi Karya Pangan Nusantara (APN), kajian terhadap effektifitas dan relevansi program ketahanan pangan, workshop dan rapat kerja DKP, terlibat aktif mengikuti  Rapat Kerja dan kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan DKP Pusat, mengorganisasikan Program/Kegiatan Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di 8 desa rawan pangan.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengevaluasi kinerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah DIY dengan maksud mengkaji apakah tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik, masih adakah kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan, rencana perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan ke depan dan masih diperlukankah kebijakan-kebijakan lain untuk peningkatan pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu dalam rangka mengambil langkah-langkah yang strategis, Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah DIY pada tanggal 2 Desember 2014 menyelenggarakan kegiatan “Workshop Evaluasi Kinerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah DIY Tahun 2014”. 

Berbagai rumusan yang dihasilkan dari workshop tersebut diantaranya :

Lembaga :

  • Dukungan dalam sekretariat belum tersistem dengan baik
  • Perlu adanya pertemuan dengan dipimpin oleh ketua harian secara langsung agar memudahkan dalam berkorrdinasi antar skpd
  • Semua pihak yang memiliki program pangan menjadi bagian dari dkp
  • Khusus pokja teknis perlu adanya pembidangan, sehingga lebih jelas dalam pembagian tugas dan fungsinya

Program :

  • Kajian harus menyeluruh berbasis komoditas unggulan yang dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani
  • Usulan untuk melakukan perubahan terhadap idikator desa rawan pangan
  • Salah satu indikator SPM adalah adanya cadangan pangan berupa beras, hendaknya indikator bisa berupa pangan pokok lokal yang disetarakan dengan beras

Kebijakan :

  • Membutuhkan mou tentang keamanan pangan dengan daerah yang berbatasan dengan DIY
  • DKP DIY perlu mendorong DKP kabupaten untuk merealisasikan peraturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
  • Mengintegrasikan persoalan pangan ke dalam dana desa

Rtl :

  • Mengawal laporan/rekomendasi  untuk dipastikan dilaksanakan oleh SKPD melalui ketua DKP

Lainnya :
*
Gertam Buah dan Sayur di Gunungkidul
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 19-12-2018 |
*
Memori Satu Dasawarsa BKPP
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 19-12-2018 |
*
Kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA Tahun 2018
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 29-11-2018 |
*
Nilai IKM BKPP: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 29-11-2018 |
*
Audiensi Pengurus APJI DIY Kepada Kepala BKPP DIY
Berita BKPP
Oleh : Admin | 26-11-2018 |

Beranda Berita BKPP