Bertempat di Ruang Rapat Unit 9 Komplek Kepatihan Yogyakarta, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY menyelenggarakan rapat dalam rangka koordinasi rencana program/kegiatan Tahun 2015 pada hari Rabu 14 Januari 2015. Rapat dipimpin oleh Asisten II Bidamg Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY Dr. Ir. Didik Purwadi, M. Ec. dan didampingi oleh Kepala BKPP DIY Ir. Arofa Noor Indriyani. Rapat diawali dengan paparan singkat mengenai tugas dan fungsi DKP terhadap kebijakan pangan di DIY. Adapun tugas dan fungsi DKP yaitu :

Tugas : -   Melakukan mediasi, advokasi,  dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur

              - Melakukan pengendalian dan evaluasi makro terhadap pelaksanaan implementasi program dan kegiatan

Fungsi : -  Mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan ketahanan pangan

             -   Memadukan kegiatan instansi lembaga/pemangku kepentingan

             -   Pembentukan jejaring kerja  antar stake holder

Adapun rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 DKP DIY yakni :

Beberapa point penting yang berkaitan dengan amanat dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 434/Kep/2012 tentang Penetapan 8 Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di DIY :

1. Guna mendukung suksesnya program 8 Desa Percontohan diperlukan rancangan program/kegiatan unggulan yang dalam perencanaannya dilaksanakan oleh BKPP berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya. Tahun anggaran 2015 menjadi tahun starting point dan khusus untuk program/kegiatan yang mendesak memungkinkan diapresiasi melalui ABT tahun 2015.

2. Pelaksanaan Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah dievaluasi secara umum berkaitan program, dapat dikatakan cukup berhasil, meskipun belum maksimal, karena instansi/SKPD yang berperan serta untuk mengentaskan kemiskinan dan kerawanan pangan di 8 (delapan) desa percontohan sudah menggarap desa tersebut dengan masing-masing program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

3. 5 (lima) Tahapan yang ditentukan dalam Pedoman Umum Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi berjalan secara simultan dengan pendukung dari instansi/SKPD/Lembaga, jadi ada yang mendukung tahap perlindungan sosial, ada yang mendukung tahap pengembangan usaha alternatif dan lain-lain.

4. Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditengarai:     a. Dapat mensinergikan program/kegiatan berbagai SKPD/Lembaga dengan focus dan locus, meskipun belum maksimal;

   b. Dapat menurunkan jumlah KK Miskin di wilayah yang bersangkutan, meskipun masih ada keraguan pada Tim Pangan            Desa, karena kenyataannya warga yang bersedia menyatakan “Saya tidak miskin lagi” jumlahnya sedikit dan keraguan           apabila data yang disusun tidak sama dengan data BPS;

  c.  Dapat mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok usaha di dalam masyarakat, meskipun masih dibutuhkan pembinaan          dan pendampingan untuk pengemasan, memperoleh P-IRT untuk produk olahan pangan serta peningkatan kualitas dan           kuantitas produk untuk peningkatan pemasaran;

  d. Dapat mendorong meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini ditengarai dengan adanya       KK Miskin yang mau bergabung dengan kelompok usaha dan berpartisipasi melakukan kegiatannya;

  e. Bidang yang menjadi garapan DKP  antara lain  penyediaan, distribusi , cadangan  pangan,  penganekaragaman,                   pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi, masih banyak hal yang belum bisa dilakukan oleh DKP                 Daerah DIY  karena :

                              1)      Kegiatan  perangkat keras yang berupa Pokja Teknis belum dilakukan pengelompokan sesuai bidang                                        garapan, disepakati perlunya fokus  ke masing masing bidang

2)      Laporan monev  dari DKP untuk semua pemangku kepentingan, belum digunakan untuk perbaikan              kinerja stakeholder yang  terlibat,  karena bukan tupoksi SKPD

3)      Masih dijumpai, pemahaman dari anggota DKP Daerah DIY, khususnya Pokja Teknis bahwa                        pangan  bukan merupakan masalah bersama, tetapi  merupakan tugas dan fungsi BKPP DIY.

4)      Direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan Desa Percontohan              hendaknya tidak menggunakan prosedur normal, tetapi diharapkan SKPD/Lembaga yang bersangkutan          tanggap dengan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan dan intervensi sesuai kebutuhan.

5. Mengingat DKP dibentuk bukan untuk melaksanakan tugas-tugas teknis, tetapi untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi atau arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan, maka rencana tindak lanjut untuk mensinergikan program/kegiatan ketahanan pangan di DIY, adalah :

        a. Mempertajam materi/pokok bahasan kearah sinergitas dan integrasi program/ kegiatan dalam Supervisi/Kunjungan                   Kerja DKP Daerah DIY ke DKP Kabupaten/Kota dan Rapat Gabungan antara DKP Daerah DIY dengan DKP                           Kabupaten/Kota se DIY.

       b.   Mendorong DKP Kabupaten/Kota untuk memperbaiki , menyempurnakan susunan keanggotaan  DKP                                   Kabupaten/Kota dengan melibatkan para ahli dibidang masing masing, bukan dari kalangan birokrat, kecuali untuk                   Pokja Teknis.

     c.  Meningkatkan  komitmen dari anggota Pokja Teknis dan SKPD untuk  pembangunan ketahanan pangan sesuai  bidang            tugas masing.

Loading..

Beranda Berita BKPP