Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KAPASITAS KETENAGAKERJAAN SEKTOR PERTANIAN DI ERA MEA
Berita BKPP
Oleh : Erik | 09-09-2015 |

Kehadiran ASEAN Economic Community bisa membantu ketidakberdayaan negara-negara ASEAN dalam persaingan global ekonomi dunia yaitu dengan membentuk pasar tunggal yang berbasis di kawasan Asia Tenggara. Liberalisasi di bidang jasa yang menyangkut sumber daya manusia mungkin akan tampak terlihat jelas karena menyangkut tentang penempatan tenaga terampil dan tenaga tidak terampil dalam mendukung perekonomian negara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan dalam ASEAN Economic Community adalah tenaga kerja terampil.

Untuk memfasilitasi liberalisasi jasa dan mempermudah mobilisasi tenaga kerja profesional lintas negara dalam kawasan ASEAN, dipandang perlu ada kesepakatan pengakuan tenaga profesional di bidang jasa yang diwujudkan dalam nota saling pengakuan (mutual recognition arrangements/MRAs).

Namun, rendahnya tingkat pendidikan pada 72% tenaga kerja Indonesia mengakibatkan sulitnya bagi kelompok masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik. Hanya sebagian kecil (8%) dari komposisi tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing, 3% di antaranya merupakan profesional dengan tingkat pendidikan minimal sarjana, sedangkan 5% di antaranya merupakan semi-skilled worker dengan pendidikan diploma dan kejuruan. Potret itu tentunya menjadi kegelisahan yang cukup mengganggu dalam menyongsong pasar tunggal ASEAN ketika arus liberalisasi jasa termasuk jasa profesi baik skillful labor maupun semi-skilled labor akan semakin deras mendekati 2015. Tugas pemerintah dan para pemangku kepentingan yang terkait ialah mempersiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dengan memastikan pembangunan ekonomi linear dengan pembangunan manusia. Kualitas tenaga kerja yang tinggi akan hadir apabila kualitas pembangunan manusia Indonesia berdaya saing unggul. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, gizi, dan fasilitas publik lainnya akan menentukan kualitas manusia dan tenaga kerja Indonesia.

Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan nasional harus dapat diarahkan ke peningkatan modal manusia (human capital). Peningkatan modalitas manusia hanya dapat dicapai jika kesehatan dan pendidikan terpenuhi di atas kebutuhan minimal. Modal (sumber daya) manusia berkualitas merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan karena berfungsi meningkatkan kapasitas pembangunan dan mempercepat program-program pembangunan (catalyst agent). Dengan demikian, logika pembangunan nasional perlu diluruskan ke upaya pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Bertempat di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta Kamis (3/9/2015), Kementrian Pertanian melalui Biro Perencanaan menyelenggarakan rapat koordinasi peningkatan produktivitas dan kapasitas ketenagakerjaan sektor pertanian di era mea. Rakor dihadiri oleh Stakeholder terkait SDM khususnya sektor pertanian. Hadir beberapa narasumber yang ahli dibidangnya antara lain Sekmen Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris BPPSDMP Kementan, Perwakilan FAO, Dekan Faperta UGM, serta Kepala BKPP DIY Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si.

Dalam paparan yang disampaikan Kepala BKPP DIY diuraikan bahwa peningkatan kapasitas sdm penyuluhan dapat dilakukan dengan 1)menjadikan BP3K Sebagai Pos Simpul Koordinasi Pembangunan Pertanian di Kecamatan, interaksi dengan SKPD terkait, antar BP3K dan dengan Petani; 2) Pemberian Sertifikasi Keahlian pada Penyuluh Pertanian; 3) Penambahan Pengetahuan Secara Mandiri Melalui Cyber Extension

Lebih lanjut, orang nomor satu di BKPP tersebut juga menjelaskan bahwa dalam menghadapi MEA, ada beberapa point penting yang harus diperhatikan dalam bidang penyuluhan diantaranya 1)Penyuluhan yang bermuara pada Good Practises sehingga meningkatkan efisiensi usaha, inovasi, dan kualitas produk; 2) Penyuluh mampu membangun komunikasi dengan stake holder terkait; 3) Mendorong pelaku utama/pelaku usaha mendorong jejaring (networking) dan kemitraan usaha, Meningkatkan promosi produk dan strategi pemasaran yang inovatif; 4) Kelompok Tani/Pelaku usaha  harus mempunyai Bapak angkat dalam memasarkan hasil produksinya (produk olahan dll.); 5) Kelompok tani/pelaku usaha harus tidak GapTek terhadap teknologi à jaringan pasar berbasis teknologi informasi.

 

 

Referensi :

https://www.academia.edu/7548430/Tantangan_SDM_Indonesia_Dalam_Menghadapi_Asean_Economic_Community_2015                 

 

 

Lainnya :
*
Gertam Buah dan Sayur di Gunungkidul
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 19-12-2018 |
*
Memori Satu Dasawarsa BKPP
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 19-12-2018 |
*
Kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA Tahun 2018
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 29-11-2018 |
*
Nilai IKM BKPP: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018
Berita BKPP
Oleh : Sekretariat | 29-11-2018 |
*
Audiensi Pengurus APJI DIY Kepada Kepala BKPP DIY
Berita BKPP
Oleh : Admin | 26-11-2018 |

Beranda Berita BKPP