Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FGD PERATURAN GUBERNUR 2016 TENTANG CPPD
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 03-03-2016 |

Sub Bidang Ketersediaan Pangan di BKPP DIY melaksanakan pertemuan pada tanggal 3 Maret 2016. Pertemuan tersebut membahas tentang FGD Pergub 2016 tentang CPPD.

Peraturan Gubernur tentang  Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah produk kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan cadangan pangan sebagai bagian hak masyarakat. Dengan demikian selayaknya produk kebijakan tersebut bermutu, reasonable dan dibuat dengan teliti melalui proses dan pertimbangan yang matang. Sedangkan pengertian pangan itu sendiri adalah Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Selama ini pengadaan cadangan pangan pemerintah oleh BKPP DIY dikerjasamakan dengan KUD Metaram Godean . Aturan terbaru mensyaratkan BKPP sebaiknya bekerjasama dengan BUMD. Poin ini menjadi agenda terpenting dalam konteks kebijakan tentang cadangan pangan.  Dalam Pergub juga dibahas tentang tatacara pengaturan ruang lingkung, jenis, dan jumlah cadangan pangan.

Hasil FGD Pergub Revisi ke-3 yang dilaksanakan pada Hari Kamis lalu menghasilkan beberapa masukan antara lain:

  1. Tim diharapkan mampu berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Biro Ekonomi, perlu ditentukan CPPD yang dimaksud mengacu pada terminologi yang mana, apakah cadangan pangan pemerintah propinsi, kabupaten dan desa, atau cadangan pangan milik pemerintah yang ada di daerah.
  2. Hasil FGD akan dimatangkan oleh Tim, diharapkan Revisi draft sudah selesai sebelum tanggal 14 Maret 2016. Selanjutnya draft tersebut akan  disubmit ke Biro Hukum untuk difinalisasi, sebelum dibahas secara final dalam Seminar yang rencananya akan diselenggarakan taggal 4 April 2016.
  3. Dalam seminar (4 April 2016) mendatang, substasi harus diperdalam terutama dengan melihat respon yang diberikan oleh teman-teman dari pemerintah kabupaten dalam FGD. Pada saat seminar, ada dua hal yang penting disampaikan yaitu  (1) posisi kita terhadap PP tersebut harus jelas, dan semua ketentuan tidak bisa keluar dari PP nomor 11 tahun 2015, dan (2) sifat opsional beberapa poin dalam konten pergub.

Lainnya :
*
Kunjungan Ke Lokasi Lumbung Pangan Masyarakat Sumatera Barat
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Admin | 16-08-2018 |
*
BKPP DIY Selenggarakan Lomba Desa Mandiri Pangan Tahun 2018
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 26-07-2018 |
*
Sosialisasi Desa Mandiri Pangan 2018
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 17-07-2018 |
*
Pembahasan Lomba Desa Mandiri Pangan 2018
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 25-05-2018 |
*
BKPP DIY Kembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 26-02-2018 |

Beranda Bidang Ketersediaan Pangan