Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sosialisasi Pedoman Umum SKPG
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 16-03-2016 |

Review berdasarkan Permentan N0 43/Permentan/ Ot.140/7/2010 bahwa Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disebut Pedoman SKPG, merupakan pedoman sistem monitoring yang meliputi serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi. Dari Permentan tersebut Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY menyampaikan arahan dalam pembukaan acara Sosialisasi Pedoman Umum SKPG yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016. Kedepannya kita akan dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain :

  1. alih fungsi lahan yang tidak bisa dibendung
  2. masih banyak penduduk kita sekitar 13% yang masih dibawah garis rawan pangan
  3. secara umum bahwa SKPG sangat penting terkait aspek penanganan kerawanan pangan maka hal ini menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/daerah

Tugas Pemerintah Provinsi yaitu mencegah dan mengendalikan menurunnya ketersediaan pangan salah satu upaya dengan penganekaragaman pangan, mencegah dan menanggulangi menurunnya mutu dan gizi ketersediaan pangan, bagaimana penanganan krisis pangan, mendistribusikan dan memperdagangkan pangan, pengawasan pangan terkait perhitungan NBM, dan pengendalian produksi pangan dari Luar Negeri.

Sedangkan tugas Pemerintah Kabupaten adalah mengidentifikasi kebutuhan didaerah kerawanan pangan, diinvestigasi kemudian dianalisis. Kebijakan yang harus ditempuh dimasing-masing pemerintahan adalah penguatan kelembagaan untuk menanggulangi kerawanan pangan.

Mengenai pengantaran dari SKPG akan disampaikan lebih lanjut oleh Kabid Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan. Beliau menyampaikan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi perubahan indikator SKPG yaitu :

  1. Kegiatan SKPG yang dilaksanakan pada 421 Kabupaten/Kota pada 34 Propinsi, belum seluruhnya menghasilkan output yang optimal.
  2. Hal tersebut dikarenakan:
  1. Belum sesuainya indikator SKPG untuk wilayah khusus (perkotaan, perkebunan dan kepulauan)
  2. Hasil analisis SKPG belum seluruhnya mampu menggambarkan kondisi di lapang, sehingga perlu pendekatan dan pelaporan yang dapat menggambarkannya
  3. Laporan SKPG tidak disampaikan kepada pimpinan (bupati/walikota) atau tidak mendapat respon yang positif dari bupati/walikota (hasil analisis merah)
  4. Tidak adanya tindak lanjut hasil analisis untuk intervensi yang relevan, tidak tersedia anggaran untuk intervensi
  5. Perlu disusun perubahan indikator SKPG yang digunakan sebagai dasar perubahan Permentan No. 43 Tahun 2010

Tujuan Kajian

  1. Melakukan kajian kerawanan pangan dengan instrumen SKPG untuk wilayah-wilayah yang mengalami kerawanan pangan kronis
  2. Merumuskan rekomendasi untuk pemantauan kerawanan pangan kronis dan transien:
  • Kesesuaian indikator SKPG
  • Tindaklanjut hasil evaluasi kerawanan pangan kronis dan transien

Pelaksanaan Kegiatan Kajian Perubahan Indikator SKPG

  1. Dilaksanakan di 34 provinsi
  2. Dilaksanakan oleh pusat, kerjasama dengan IPB dan WFP

Dilanjutkan pemaparan identifikasi masalah SKPG oleh Bapak Agung Suprihanto, S. P. (hasil diskusi dengan tim SKPG Propinsi dan Kabupaten di Lembang dan Yogyakarta, 2015)

MASALAH TEKNIS-1

  1. MASIH ADANYA “KEBINGUNGAN” DARI TIM SKPG TERKAIT SKPG DAN FSVA è APAKAH PENEKANAN PADA FUNGSI DETEKSI DINI DAN INTERVENSI ATAU KE PEMETAAN + HASIL LAPORAN TAHUNAN DAN FSVA SERING INKONSISTEN

MASALAH TEKNIS-2

  1. INDIKATOR YANG ADA TIDAK SEMUANYA SESUAI DENGAN KONDISI SETEMPAT DAN VARIASI DESA KOTA, PERTANIAN TANAMAN PANGAN-NON PERTANIAN TANAMAN PANGAN (KEBUN, PERIKANAN/KEPULAUAN, PETERNAKAN, PERTAMBANGAN)

MASALAH KEBIJAKAN-1

  1. RENDAHNYA PEMAHAMAN DAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH DAERAH
  2. LAPORAN SKPG TIDAK DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA ATAU TIDAK MENDAPAT RESPON YANG POSITIF DARI BUPATI/WALIKOTA (KARENA “RAPORT MERAH”)

MASALAH KEBIJAKAN-2

  1. TIDAK ADA TINDAK LANJUT INTERVENSI YANG RELEVAN, TIDAK TERSEDIA ANGGARAN UNTUK INTERVENSI,  TIDAK ADA PETUNJUK OPERASIONAL YANG MEMADAI UNTUK MENETAPKAN JENIS INTERVENSI YANG TEPAT
  2. TOUR OF DUTY YANG BERAKIBAT TIDAK ADA YANG MENEKUNI SKPG SECARA BERKELANJUTAN
  1. Hal ini mengakibatkan SKPG belum berfungsi maksimal sebagai instrument kewaspadaan dini (early warning system) yang dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah (kabupaten-kota) tentang potensi terjadinya/ tidak terjadinya kerawanan pangan dan gizi
  2. SKPG belum dianggap sebagai instrument penting oleh Pemimpin daerah karena beberapa hal:
    1. Hasilnya dianggap “tidak sesuai kenyataan”
    2. Dampak psikologis bagi Tim SKPG dan Daerah bila data SKPG yang “berwarna merah”  ter-ekspose ke media
    3. Tidak menjadi prioritas kegiatan – hanya sedikit wilayah yang memiliki anggaran khusus untuk SPG

Perbedaan SKPG tahun 2010 dan SKPG tahun 2016

ASPEK

SKPG 2010

SKPG 2016

  • Dimensi Waktu Pelaporan

Bulanan dan Tahunan

Hanya Bulanan

  • Indikator

Sama untuk semua Wilayah

  • Untuk wilayah yang memiliki kekhasan gunakan indikator spesifik wilayah
  • Untuk wilayah non tanaman pangan cukup gunakan indikator akses dan pemanfaatan pangan
  • Pemanfaatan bagi pengambilan keputusan

Tidak/kurang berfungsi sebagi SIDI

  • Berfungsi sebagai sistem isyarat dini dan intervensi (SIDI)
  • Pengumpulan dan pemanfaatan informasi HARUS BULANAN
  • Situasi pangan dan gizi dituangkan dalam kalender SKPG

Dari hasil sosialisasi ini Bapak Agung Suprihanto, S. P. mengharap dapat memaksimalkan fungsi Sistem Deteksi Dini agar bisa tertangani kasus gizi buruk.

Lainnya :
*
Penerimaan Hibah KRPL Tahun 2018
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 09-07-2018 |
*
Kunjungan Special Reporter (SR) Dewan Hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) ke Kulon Progo
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 16-04-2018 |
*
Diseminasi Perda - Pergub Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT di Daerah Suplier
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 30-10-2017 |
*
BKPP DIY Sosialisasikan HET Beras
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 27-10-2017 |
*
BKPP DIY Lakukan Pemantauan Mutu Beras
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 19-10-2017 |

Beranda Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan