Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WORKSHOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Sekretariat
Oleh : Sekretariat | 28-03-2016 |

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY menyelenggarakan acara workshop pada tanggal 24 Maret 2016, acara ini akan menjadi barometer perencanaan pembangunan palam menyusun rencana pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2017. Ibu Ir. Arofa Noor Indriani, M. Si. selaku Kepala BKPP DIY membuka acara ini sekaligus memberikan arahannya. Kegiatan ini merupakan forum bersama bagi kita untuk menyusun rencana pembangunan daerah dan mendengarkan serta mencermati usulan, pendapat serta informasi baik swasta, pemerintah maupun masyarakat sebagai refleksi dari pendekatan Bottom Up sesuai dengan mandat dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No 54 Tahun 2010.  

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 yaitu : Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar-wilayah, sehingga diperlukan koordinasi dan peran serta berbagai pihak (pusat, daerah, masyarakat, swasta).

Perencanaan pembangunan tentu harus saling bersinergi baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks Ketahanan Pangan Masyarakat, program kita mengacu pada  agenda 7.1 NAWACITA, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, RPJMN 2015-2019 pembangunan pertanian, dan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Agenda tersebut  yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan yang perlu didukung dengan : (i) Peningkatan kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) upaya melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Produksi beras di DIY adalah sebesar 580.321 ton dengan prediksi pemasukan  63.839 ton dan pengeluaran 11.606 ton, sehingga    jumlah ketersediaan adalah 622.554 ton. Dengan Populasi sebanyak 3.679.200 jiwa dan  konsumsi beras 92,4 kg/kapita/tahun maka jumlah kebutuhan total beras adalah  339.958 ton per tahun  atau sisa/surplus sebesar 292.595

Berdasarkan permasalah tersebut di atas maka diperlukan stratategi pencapaian pemantapan ketahanan pangan BKPP yaitu :

  • Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi,  konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
  • Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;
  • Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar;
  • Memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi;
  • Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
  • Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan nasional dan daerah melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Langkah operasional pencapaian target kinerja ketahanan pangan tahun 2017 adalah :

Pemberdayaan DRP dengan program utama sebagai daya ungkit mengatasi kemiskinan  yaitu (1) Replikasi desa percontohan, (2) Desa Mandiri Pangan/DEMAPAN  (3) Kegiatan P2KP melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (4) Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) (5) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan pengembangan Toko Tani Indonesia; dan (6) Pengembangan lumbung pangan masyarakat (7) Peningkatan Kompetensi/Keprofesian Tenaga Penyuluh dan Penguatan KelembagaanPenyuluh. Pemberian materi workshop “Proyeksi & Tantangan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan DIY 2017” disampaikan oleh Bapak Edi Santoso dari Bappeda DIY. Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan DIY. Isu strateginya meliputi :

  • Diversifikasi Pangan Lokal Strategis Untuk Penguatan Daya Saing Pangan Lokal
  • Pengembangan Ketahanan Pangan Pada Lahan Di Bawah Tegakan Pada Kawasan Hutan
  • Penanganan Desa Rawan Pangan Mendukung Pengentasan Kemiskinan
  • Optimalisasi Penyuluh Swadaya (Manunggal Bersama Tni-Ad Mendukung Ketahanan Dan Swasembada Pangan)

Strategi Stabilisasi Harga Untuk Kedaulatan Pangan

Pengelolaan  Distribusi & Logistik Perdagangan untuk Stabilisasi Akses Pangan

  • Revitalisasi pasar rakyat
  • Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri / lokal
  • Meningkatkan pemahaman konsumen
  • Optimalisasi peran pelaku distribusi
  • Meningkatkan koordinasi & kerjasama
  • Menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia)
  • Optimalisasi sistem pengawasan pasokan & harga barang kebutuhan pokok strategis
  • Mengembangkan pola perdagangan berbasis elektronik (e-commerce)

Pendukung Keberhasilan Program : suatu prasyarat

  • Perbaikan kesejahteraan petani melalui pemberian insentif berupa kemudahan akses pasar dan penetapan Harga Pokok Petani (HPP)
  • Peningkatan produksi & keterjangkauan barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri
  • Peningkatan infrastruktur terutama angkutan massalperkotaan dan perdesaan
  • Volatilitas nilai tukar rupiah*
  • Tingkat suku bunga pinjaman/kredit yang rendah
  • Meningkatnya  dukungan ritel modern terhadap UMKM
  • Kebijakan regulasi daerah yang tidak menghambat lalau lintas barang/jasa/orang

Dilanjutkan materi “PANCA KRIDA KEDAULATAN PANGAN  NUSANTARA” oleh Prof. Ali Agus dari Fakultas Peternakan UGM. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alenia 4 “…membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia …”

3 ARENA BERJIHAD :
Jihad Politik  (Politisi, akademisi, birokrasi)

  • Politik pangan nasional (beras vs non beras; lokal vs impor)
  • Politik agraria (penguasaan lahan oleh produsen pangan / petani)
  • Politik berpihak dan berimbang ‘pro-produsen’ vs ‘pro-konsumen’

Jihad on Farm (Produsen pangan : perseorangan, kel, swasta, korporasi)

  • Kemandirian bibit (vs monopoli suplier bibit)
  • Kemandirian pupuk (kimia vs. organik)
  • Kemandirian sarana produksi (irigasi, transportasi)
  • Kemandirian Teknologi dan SDM (cooperative vs. corporative)
  • Kemandirian Cadangan Pangan (level komunitas-nasional)

Jihad off Farm (Konsumen)

  • Pendidikan konsumen (nasionalisme) => pangan nusantara
  • Berperilaku memihak (lokal vs impor)

LANGKAH  OPERASIONAL  MEMAKMURKAN MASYARAKAT DESA :

PANCA KRIDA KEDAULATAN PANGAN NUSANTARA (YOGYAKARTA)

  • Komitmen politik dan sinergitas kebijakan pangan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
  • Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan dan air untuk produksi pangan
  • Pemandirian proses produksi pangan
  • Pembudayaan pola konsumsi pangan nusantara
  • Penguatan kelembagaan dan jaringan pangan

Pendekatan :

  1. Meningkatkan Variasi Sumber Pendapatan
  2. Menurunkan Ongkos Produksi
  3. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Dan Air
  4. Pemberdayaan Masyarakat

Pada sesi kedua adalah pemberian paparan materi Perencanaan Pembangunan yang disampaikan oleh oleh MUJIYANA,SP,MA selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Isu Stategis Pembangunan Ketahanan  Pangan dan Penyuluhan Tahun 2017

  • Visi Utama Pembangunan Bupati GK 2016-2020 “ Pembangunan Pariwisata”
  • Ketahanan Pangan Penopang Utama dalam Pembangunan Pariwisata selain infrastruktur
  • Ketahanan Pangan pilar utama dalam mengentaskan kemiskinan melalui program Percepatan Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui kegiatan KRPL dan Desa Mandiri Pangan.
  • Penyuluhan merupakan garda terdepan dalam mentransfer informasi, inovasi teknologi pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), perikanan dan kehutanan. Sesuai dengan UU-SP3K, maka Gunungkidul masih memiliki komitmen bahwa masyarakat masih membutuhkan penyuluhan melalui SDM Penyuluh.

Konsep dan Strategi

  • Tugas Pemerintah dalam urusan pangan adalah membuat Regulasi (aturan), melakukan Pengawasan, memberikan Fasilitasi dan Pendampingan kepada masyarakat.
  • Tugas Masyarakat dalam urusan pangan adalah memproduksi, mendistribusi/perdagangan, mengkonsumsi.
  • Pemerintah akan dapat melakukan tugasnya apabila memiliki aparatur yang mencukupi dan mumpuni dalam hal ini penyuluh, oleh karenanya diperlukan sumber daya manusia pertanian, dana, sarana dan prasarana bagi terselenggaranya pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan.
  • Perlunya perekrutan SDM Penyuluh untuk menggantikan penyuluh yang pensiun

Dilanjutkan materi Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Sleman Tahun 2017 oleh Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Sleman.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman terdiri dari :

  1. Penanganan Daerah rawan Pangan
  2. Analisa dan Penyuluhan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan
  3. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
  4. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
  5. Penanganan Pasca Panen dan Pengelolahan Hasil Pertanian
  6. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
  7. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
  8. Pengembangan Lumbung Pangan
  9. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
  10. Pengembangan Pembenihan dan Pembibitan
  11. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
  12. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
  13. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Produk Pertanian dan Perkebunan
  14. Penykuhan Sumber Pangan Alternatif
  15. Kajian Keamanan Pangan
  16. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ketahanan Pangan
  17. Pemantauan Pengawasan Peredaran Pengguna Pupuk dan Pestisida
  18. Penguatan Modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Pertanian

Tidak hanya dari Kabupaten Bantul dan Gunungkidul saja, paparan Rencana Program Kegiatan juga disampaikan oleh Kantor  Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulonprogo. Terdapat beberapa kendala dan permasalahan di Kabupaten Kulonprogo yaitu :

  1. Masih adanya 9 desa rawan pangan yang utamya disebabkan oleh indikator kemiskinan
  2. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang
  3. Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan
  4. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan
  5. Belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh
  6. Sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih kurang optimal
  7. Peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah
  8. Adanya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mewajibkan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah harus ber-BAHU

Menyikapi adanya permasalahan diatas maka dipaparkan Program Urusan Wajib 2017 antara lain :

  1. Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Dengan Indikator Kinerja, terlaksananya fasilitas KWT dalam rangka pengentasan kemiskinan @Rp 30.000.000 ,00 sebanyak 30 KWT sebesar Rp 900.000.000 ,00 dan pendampingan pemanfataan pekerangan oleh KWT Rp 150.000.000 ,00 Serta terdampinginya sertifikasi produk pangan olahan bagi 4 Kelompok Wanita Tani Penerima Manfaat Optimalisasi Pekarangan.
  2. Program pemberdayaan penyuluh mempunyai program:
  • Pengkajian dan pengembangan teknologi tepat guna dengan indikator kerja tersedianya kasil uji tanah dan pengkajian teknologi percontohan pertanian
  • Pemberdayaan kelembagaan tani dengan indikator kerja terdampinginya kelompok dalam penyusunan RDKK ; tersampinginya gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP ; terevaluasinya kelas kelompok tani
  1. Peningkatan kapasitas dan penilaian kinerja penyuluh mempunyai program:
  • Tersusunya program tingkat desa
  • Tersusunnya program tingkat kecamatan
  •  Tersusunnya program tingkat kabupaten
  • Terevaluasinya kinerja penyuluh
  • Terfasilitasinya HPS
  • Terkirimnya peserta Pekan Daerah
  • Terkirimnya peserta Pekan Nasional
  • Terevalusinya P4S

Menutup presentasi pada acara workshop ini, disampaikan materi Strategi Pembangunan dari Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul

Isu strategis Kabupaten Bantul 2016-2020

A. Isu Pengembangan Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup

  1. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan perkotaan Yogyakarta yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian di Bantul per tahun lebih kurang 42 Ha

B. Isu Pengembangan Ekonomi Daerah

  1. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal melalui program one village one product/ Produk Andalan Setempat.
  2. Pengelolaan irigasi untuk mendukung produktivitas lahan dalam meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

10 langkah penting menciptakan ketahanan pangan yang mantap dan sistem penyuluhan yang efisien

  1. Optimalisasi pengendalian  alih fungsi lahan melalui pengendalian  tata ruang  dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan
  2. Optimalisasi kapasitas kelembagaan, sumberdaya penyuluh dan sistim penyuluhan.
  3. Peningkatan ketersediaan  pangan  melalui optimalisasi pendampingan oleh penyuluh .
  4. Peningkatan  diversifikasi pangan dan gizi melalui peningkatan mutu pangan  local
  5. Peningkatan konsumsi dan keamanan pangan
  6. Optimalkan lembaga distribusi pangan.  
  7. Penanganan desa rawan pangan dan Pengembangan desa mandiri pangan
  8. Optimalkan regenerasi sumber daya petani
  9. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, lahan marginal dan lahan pantai.
  10. Tingkatkan pemasaran dan nilai tambah agar berdaya saing tinggi.

Lainnya :
*
PUNCAK ACARA PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA XXXVII DIY TAHUN 2017
Sekretariat
Oleh : Andi Bagus | 12-09-2017 |
*
FGD Pengembangan Desa Percontohan
Sekretariat
Oleh : Sekretariat | 08-05-2017 |
*
Rapat Pengelolaan Website
Sekretariat
Oleh : Sekretariat | 13-04-2017 |
*
BKPP DIY GELAR RAKER PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Sekretariat
Oleh : Sekretariat | 03-04-2017 |
*
Workshop Pembangunan Ketahanan Pangan 2017
Sekretariat
Oleh : Sekretariat | 10-03-2017 |

Beranda Sekretariat