Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Seminar Draft PERGUB CPPD 2016
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 06-04-2016 |

Demi meninjau ulang Pergub untuk diperbaharui dan disesuaikan dengan amanat Peraturan Pemerintah pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY melaksanakan Seminar Draft Pergub CPPD tahun 2016. Turut hadir wakil Assisten Perekonomian dan Pembangunan guna memberikan arahan dan membuka acara seminar tersebut. Pembangunan ketahanan sesuai Undang-undang No.7 Tahun 1996 bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Ketahanan pangan merupakan prioritas dalam pembangunan nasional karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia dan sangat berperan dalam mendukung ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. Pentingnya pemenuhan pangan merupakan keharusan dan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat untuk mewujudkannya. Menindaklanjuti arahan diatas M. Sugit Tedjo M. Selaku Kadivre dari BULOG D.I. Yogyakarta memberikan materi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Dalam materinya Beliau menyampaikan bahwa sesuai INPRES NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH maka CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP), adalah: sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaannya didanai oleh APBN sebagai Cadangan Beras Nasional  dan dikelola oleh Perum BULOG. CBP diperlukan untuk memperkuat Ketahanan Pangan dalam Situasi Darurat, seperti: bencana alam, bencana sosial, dan stabilisasi harga.

TUJUAN:

  1. Memenuhi kebutuhan  pangan dalam penanggulangan keadaan darurat  bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.
  2. Memenuhi  kerjasama  internasional  bantuan sosial.
  3. Mengendalikan gejolak harga beras. 

Disambung dengan penuturan mengenai DRAFT PERGUB CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) oleh dr. Ir. A. Kasyani, M. Sc. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Penyelenggaraan pangan sangat peka terhadap dinamika iklim dan lingkungan. Sedangkan pengertian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

MAKSUD PERGUB CPPD

  1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia (berupa pangan) secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan pada potensi sumberdaya, dan kearifan lokal
  2. Menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok yang  dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah; Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk cadangan pangan pemerintah daerah adalah “beras”. Perhitungan dan Penetapan jumlah Pangan Pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan; Dalam melaksanakan tugasnya, BKPP dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan atau badan usaha milik daerah (BUMD), serta Koperasi yang berbadan hukum,  bergerak di bidang Pangan; Dalam hal ini Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, maka Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Anggaran yang digunakan untuk pengadaan cadangan pangan berasal dari   APBD dan sumber dana lain yang sah;

Secara detail Kabid Ketersedian dan Distribusi Pangan Ir. Syam Arjayanti, MPA. memaparkan tentang Pengelolaan Cadangan Pangan PEMDA DIY. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah (Buffer stock); Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan; Cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (Emergency Reserve); Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien (Food aid Reserve). Untuk menindaklanjuti pasca dikeluarkannya pp no.17/tahun 2015 maka yang harus dilakukan yaitu Menyusun Peraturan Gubernur Tentang Cadangan Pangan Daerah; Mengeluarkan Instruksi Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk pelaksanaan CPPD; Peraturan Daerah untuk tingkat provinsi; Melanjutkan Kerjasama dengan pihak ketiga (Puskud Metaram) untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk pengadaan tahun 2009 s/d 2015; Bekerjasama dengan BULOG pengelolaan CPPD tahun 2016; dan Mengadakan kajian kelembagaan Cadangan Pangan Daerah (dilaksanakan Biro Perekonomian Pemda DIY). Mengakhiri materi hari ini, Ibu Syam panggilan akrab Beliau mengharap agar kita mampu mendorong peningkatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota serta terwujudnya cadangan pangan pemerintah desa; meningkatkan dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat; dan memanfaatkan lahan kurang dan belum produktif seperti lahan kas desa, lahan tidur atau lahan di bawah tegakan sebagai lumbung hidup (produksi palawija dan umbi-umbian).

Lainnya :
*
Kunjungan Ke Lokasi Lumbung Pangan Masyarakat Sumatera Barat
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Admin | 16-08-2018 |
*
BKPP DIY Selenggarakan Lomba Desa Mandiri Pangan Tahun 2018
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 26-07-2018 |
*
Sosialisasi Desa Mandiri Pangan 2018
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 17-07-2018 |
*
Pembahasan Lomba Desa Mandiri Pangan 2018
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 25-05-2018 |
*
BKPP DIY Kembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 26-02-2018 |

Beranda Bidang Ketersediaan Pangan