Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
EVALUASI PENGUATAN CADANGAN PANGAN
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 24-11-2016 |

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Sub sistem ketersediaan berfungsi menjamin ketersediaan pangan memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan pangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan masyarakat yang ada di rumah tangga baik individu maupun kolektif dinilai penting karena terkait langsung dengan kerawanan pangan masyarakat dan rumah tangga. Fungsi cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga baik secara individu maupun secara kolektif adalah: (1) mengantisipasi terjadiya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik, dan (2) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim dan banjir. Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat baik di tingkat rumah tangga secara individu, kelompok maupun wilayah pedesaan di daerah yang diidentifikasi rentan/rawan pangan dinilai strategis dalam rangka mengurangi resiko kerawanan pangan pada situasi yang tidak normal. Pada Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlidungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan lumbung fisik, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk secara fisik maupun ekonomi, diperlukan pengelolaan cadangan pangan diseluruh komponen masyarakat. Salah satu caranya ialah dengan menumbuh-kembangkan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan maupun kelompok untuk menyisihkan sebagian hasil panen sebagai cadangan pangan dengan membangun lumbung pangan.

Lumbung pangan adalah salah satu kelembagaan pangan masyarakat di pedesaan yang telah lama berperan dalam pengembangan cadangan pangan. Peranan lumbung di masa lalu lebih bersifat sosial dan bentuk kegiatannya yaitu penyimpan hasil panen secara kelompok yang dapat dimanfaatkan oleh anggota bila sewaktu waktu dibutuhkan terutama dalam menghadapi masa paceklik atau rawan pangan.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat.  Dalam pemberdayaan tersebut pemerintah memfasilitasi pengisian cadangan pangan dan penguatan modal kelompok yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha produktif anggotanya.  Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompoknya,  dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalani fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki. 

Berdasarkan pentingnya pengelolaan cadangan pangan ditingkat masyarakat dan keberadaan lumbung pangan serta tantangan internal maupun eksternal yang melatarbelakangi keperluan adanya lumbung pangan, dari sekedar tempat untuk penyimpanan.  Lumbung pangan masyarakat yang semula hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan perlu diperluas sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan, lembaga perdagangan dan distribusi input, sumber informasi baik pasar dan teknologi serta akumulasi perputaran modal usaha masyarakat pedesaan.

Oleh karenanya guna mengetahui perkembangan pengelolaan lumbung pangan masyarakat maka dilaksanakan kegiatan Evaluasi Lumbung Pangan Masyarakat pada tanggal 15 November 2016 dengan peserta 50 orang terdiri dari pendamping dan pengurus kelompok lumbung pangan.

Untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan, kendala/hambatan dan pemecahan masalahdalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat juga sebagai bahan masukan perbaikan kegiatan dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat di tahun yang akan datang, berikut hasil evaluasi dari masing-masing kabupaten.

 

Dinas P2K Kabupaten Sleman memaparkan bahwa Kelompok lumbung pangan maupun KWT yang dikabupaten sampai dengan tahun 2014 sebanyak 83 kelompok. Dukungan berupa bansos maupun gudang yang didanai oleh APBD I, II dan Pusat masih sedikit. Semua SKPD yang ada di Kabupaten      Sleman sangat mendukung dengan adanya kelompok-kelompok lumbung yang ada. Dengan adanya kelompok lumbung  diharapkan dapat berperan dalam pemenuhan pangan diwilayahnya. Diharapkan adanya kelompok lumbung setiap dusun paling tidak setiap desa ada kelompok lumbung. Adanya pelatihan-pelatihan bagi pengurus maupun anggota kelompok lumbung pangan. Adanya bansos disetiap kelompok yang sudah berkembang dengan baik.   Pengembangan Lumbung Pangan Desa masih diperlukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu. Evaluasi kegiatan perlu dilakukan agar perencanaan pembinaan ke depan dapat mengacu  hasil evaluasi. Dukungan dari semua fihak sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan lebih bermanfaat, bagi pengembangan ketahanan pangan masyarakat. Ketrampilan dan Pengetahuan Pengurus Lumbung Pangan Desa perlu ditingkatkan. Perlu peningkatan koordinasi dari semua pihak yang terkait baik itu lintas sektoral yang masuk dalam Tim Teknis tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, maupun dari Lembaga yang ada di tingkat Desa agar  lebih terjalin hubungan kerjasama yang baik untuk meningkatkan kinerja Kelompok Lumbung Pangan Desa. Monitoring dan pembinaan secara kontinyu dengan solusi yang cepat bila ada permasalahan yang sangat prinsip. Berikut kesimpulan hasil evaluasi dari Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Gunungkidul. Hal senada disampaikan oleh Badan Ketahahan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul. Perlu adanya pelatihan /pembinaan yang memadai agar pengelolaan lumbung lebih baik. Adanya penambahan dana/modal agar pembelian hasil panen dapat lebih banyak dan dapat untk cadangan lebih lama/tunda jual. Perlu tambahan sarana atau stimulan untuk menggali pembelian perlengkapan  secara swadaya. Adanya tenaga pendamping yang memadai terutama dalam awal kegiatan agar berjalan lancar. Sosialisasi dan pemberdayaan lumbung yang terus menerus agar masyarakat mengatahui pelunya lumbung. Adanya teknik penyimpanan yang mudah dan aman sehingga tidak terjadi kehilangan /penyusutan yang tinggi. Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kulonprogo juga menyampaikan Belum semua kelompok lumbung /cadangan pangan melaksanakan pertemuan rutin kelompok secara berkala dan terjadwal, minimal satu bulan sekali, dengan membuat daftar hadir peserta rapat dan notulen rapat; membuat aturan dan sanksi tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota kelompok sebagai organisasi kelembagaan lumbung pangan yang dituangkan dalam AD/ART; menyusun RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan secara musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh anggota.

Lainnya :
*
Kunjungan Ke Lokasi Lumbung Pangan Masyarakat Sumatera Barat
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Admin | 16-08-2018 |
*
BKPP DIY Selenggarakan Lomba Desa Mandiri Pangan Tahun 2018
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 26-07-2018 |
*
Sosialisasi Desa Mandiri Pangan 2018
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 17-07-2018 |
*
Pembahasan Lomba Desa Mandiri Pangan 2018
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 25-05-2018 |
*
BKPP DIY Kembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari
Bidang Ketersediaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 26-02-2018 |

Beranda Bidang Ketersediaan Pangan