Logo DIY jogja istimewa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Desiminasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 24-03-2017 |

Pengertian Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercemin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, kayakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, produktif serta berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal itu, dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan maka Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY melaksanakan kegiatan Desiminasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pada tanggal 22 Maret 2017 yang bertempat di Ruang Rapat Cassava BKPP DIY.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan pedoman sistem monitoring yang meliputi serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi mengenai situasi pangan gizi.

Tujuan kegiatan SKPG ini yaitu untuk mengetahui lokasi (kecamatan dan desa) yang mempunyai risiko rawan pangan dan gizi, memantu keadaan pangan dan gizi secara berkesinambungan, serta merumuskan usulan jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam luas wilayah DIY yang seluas 3.185,80 km2, pada tahun 2016 total penduduknya sebesar 3.627.962 jiwa. Total Luas lahan pertanian di DIY yang dilindungi adalah 35.911 ha, sedangkan luas lahan sawah 55.425 ha. Berdasarkan data di tahun 2016 tersebut, luas lahan pertanian DIY tidak lebih dari 30 persen dari luas seluruh wilayah DIY. Luas tanam berhubungan dengan tingkat harga, dan perubahan harga pangan bisa dijadikan indikasi perubahan status gizi. Oleh karena itu, keberadaan luas sawah yang tersisa sangat penting dan perlu dipertahankan untuk menyongkong ketahanan pangan.

Kondisi kerawanan pangan yang akut dapat menyebabkan kelaparan yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan pangan diikuti dengan penurunan berat badan. Indikasi rawan penyebabnya dari aspek ketersediaan pangan yang dihitung dari luas tanam. Berdasarkan hal ini perlu adanya penangangan daerah yang mengalami kerawanan pangan secara dini, cepat dan tepat. Salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan SKPG yang menjadi tahap dalam merumuskan jenis intervensi dalam penanganan daerah rawan pangan.

Menurut data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, analisa aspek akses pada bulan Februari 2017 menunjukkan komoditas beras, daging ayam dan telur dalam kondisi aman sedangkan ubi kayu, ubi jalar dan gula perlu adanya pengawasan yang serius dan komprehensif.

 

Lainnya :
*
Penerimaan Hibah KRPL Tahun 2018
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 09-07-2018 |
*
Kunjungan Special Reporter (SR) Dewan Hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) ke Kulon Progo
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 16-04-2018 |
*
Diseminasi Perda - Pergub Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT di Daerah Suplier
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 30-10-2017 |
*
BKPP DIY Sosialisasikan HET Beras
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 27-10-2017 |
*
BKPP DIY Lakukan Pemantauan Mutu Beras
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
Oleh : Sekretariat | 19-10-2017 |

Beranda Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan