Pada hari ini Selasa 26 Oktober 2010 telah dilaksanakan kegiatan pembinaaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan penyuluhan BPSDM-KP Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dihadiri oleh Kepala Badan Korrdinasi Penyuluhan Provinsi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Lembaga yang membidangi Penyuluhan Perikanan di empat kabupaten/kota, Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota potensial perikanan dan koordinator penyuluh perikanan serta penyuluh perikanan empat kabupaten/kota.

Beberapa hal yang direkomendasikan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kelembagaan penyuluhan tingkat desa melalui revitalisasi POSLUHDES terutama desa-desa yang berpotensi dalam perikanan untuk mendukung program minapolitan.
2. Memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh satu kecamatan tiga penyuluh perikanan melalui Badan Kepegawaian Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten / kota.
3. Mengusulkan perpanjangan impassing terutama impassing penyuluh pertanian ke penyuluh perikanan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
4. Berkaitan dengan kegiatan pembinaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan telaahan dan diskusi yang telah dilkukan secara umum terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu : (a) pentingnya koordinasi antara Badan Penyuluhan di tingkat kabupaten dengan dinas terkait yang menangani kelautan dan perikanan; (b) memfasilitasi BP3K di kecamatan yang berpotensi perikanan dengan perangkat teknologi informasi untuk mewujudkan BP3K yang berpotensi perikanan dengan Cyber Extension; (c) meningkatkan supervisi penyelengaraan penyuluhan perikanan oleh BP3K .
5. Berkaitan dengan kegiatan pembianaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan telaahan dan diskusi yang telah dilakukan secara umum terdapat beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti yaitu :
   1. Mengaktifkan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pengusulan formasi penyuluh perikanan sehingga dapat terpenuhi satu kecamatan tiga penyuluh perikanan.
   2. Pengusulan masa perpanjangan impassing dari penyuluh pertanian ke penyuluh perikanan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
   3. Mapping kecamatan dan desa yang berpotensi untuk usaha kelautan dan perikanan.

Loading..

Beranda Bidang Koordinasi Penyuluhan